Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi saat melakukan tinjauan ke BLKPP Palu bersama Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI ke Sulteng, Jum'at (8/10/2021). Foto: Oji/Man

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendorong Balai Latihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas (BLKPP) Palu melakukan sinergitas kerja sama dengan perusahan industri pertambangan di Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk membentuk program pelatihan kerja.

"Tolonglah dekati perusahaan-perusahaan tambang itu, lakukan sinergitas kerja sama dengan membentuk program-program pelatihan kerja. Saya yakin banyak potensi sumber daya manusia berkualitas apabila benar-benar dicetak dengan skema yang baik di Sulteng," ujar Nurhadi usai melakukan tinjauan ke BLKPP Palu bersama Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI ke Sulteng, Jum'at (8/10/2021).

Politisi Partai NasDem ini juga menekankan pada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulteng agar jangan hanya menggantungkan pembiayaan program-program terutamanya pelatihan kerja bersumber pada APBD atau APBN. Ada 16 paket program pelatihan yang bersumber dari APBD dan 16 paket program pelatihan dari APBN itu masih kecil sekali dibandingkan jumlah angkatan kerja di Sulteng yang membutuhkan pelatihan kerja.

“Buat terobosan baru merangkul industri pertambangan mengadakan pelatihan dengan dana CSR (Corporate Social Responsibilities). Pelatihan kerja saat ini seperti perbengkelan, salon, komputer misalnya, memang betul bisa membuat mereka mandiri, tapi ini butuh modal jika mereka ingin buka bengkel misalnya," tandasnya.

Legislator dapil Jawa Timur VI ini mendukung masukan Gubernur Sulteng agar pelatihan kerja juga difokuskan pada skill (keterampilan) industri pertambangan yang banyak dibutuhkan di Sulteng. Pelatihan kerja yang ada sekarang ini menurutnya harus diupdate terkait peralatan, sarana dan prasarana. Disesuaikan dengan kearifan lokal, jangan sampai industri pertambangan di Sulteng justru mendatangkan pekerja tambang dari daerah lain.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulteng Arnold Firdaus mengatakan dengan kedatangan Komisi IX DPR dapat melihat langsung kondisi bangunan BLKPP yang cukup parah kerusakannya imbas  bencana gempa 2018 silam. "Selain kerusakan infrastruktur bangunan, BLK Palu juga membutuhkan peremajaan peralatan yang digunakan pelatihan praktik kerja. Kami butuh dukungan politik anggaran dari Komisi IX DPR agar program pelatihan di BLK Palu bisa berjalan," pungkasnya. (oji/sf)